PURUK CAHU, Beritaborneo24.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Murung Raya (Mura) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) pembahasan usulan pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual melalui Zoom Meeting, Jumat (17/10/2025).
Rakor tersebut diikuti oleh jajaran pejabat terkait di lingkungan Pemkab Mura dari Aula A Kantor Bupati Murung Raya, dipimpin oleh Wakil Bupati Murung Raya, Rahmanto Muhidin mewakili Bupati Mura, Heriyus. Hadir pula Kabag Ekonomi dan SDA Setda Mura, Jayadi Y. Dadi, serta sejumlah pejabat teknis lainnya.
Dari pihak Kemendagri, hadir Direktur BUMD, BLUD, dan BMD Ditjen Bina Keuangan Daerah, Yudia Ramli, beserta tim teknis. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari rakor sebelumnya bersama Kemendagri di Palangka Raya pada 22 Juli 2025, yang membahas upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pembentukan dan penguatan BUMD.
Dalam arahannya, Wakil Bupati Rahmanto Muhidin menyampaikan bahwa tantangan utama pemerintah daerah saat ini adalah meningkatkan PAD di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
“Ketergantungan hanya pada pajak dan retribusi tidak cukup untuk meningkatkan kontribusi PAD. Mencermati potensi yang ada, kami berkesimpulan bahwa satu-satunya jalan untuk mendongkrak PAD adalah dengan mendirikan BUMD bernama PT Mura Perkasa. Diharapkan melalui pertemuan ini proses pembentukannya bisa segera dipercepat,” tegas Rahmanto.
Ia menambahkan, pendirian BUMD tersebut sejalan dengan RPJMD Kabupaten Murung Raya Tahun 2025–2029, di mana salah satu dari 21 program prioritas pembangunan daerah adalah pembentukan BUMD baru untuk memperkuat kemandirian ekonomi daerah.
Berdasarkan hasil analisis kebutuhan daerah, jenis usaha yang direkomendasikan bagi BUMD antara lain penyewaan alat berat dan usaha katering, yang dinilai memiliki potensi besar dalam meningkatkan PAD sekaligus memberdayakan pelaku UMKM lokal.
Pemkab Murung Raya berharap kehadiran BUMD nantinya dapat menjadi motor penggerak ekonomi daerah, membuka lapangan kerja baru, serta memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan pendapatan daerah di masa mendatang. (dks/red)
