PURUK CAHU, Beritaborneo24.com – Bupati Murung Raya, Heriyus, menegaskan bahwa agenda mutasi dan pelantikan pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (PTP) Pratama yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Murung Raya murni merupakan bagian dari penyegaran organisasi. Ia menampik anggapan bahwa kebijakan rotasi tersebut sarat kepentingan politik.
Penegasan itu disampaikan usai melantik 14 pejabat pada Sabtu (20/9/2025). Para pejabat tersebut kini menempati posisi strategis di lingkungan pemerintahan. Di antaranya, Hermon sebagai Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Rudie Roy sebagai Kepala Satpol PP dan Damkar, Batara sebagai Kepala Badan Kesbangpol, serta Andri Raya sebagai Asisten Administrasi Umum. Kemudian Ernawati dipercaya memimpin Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, disusul Mizam Chandrpati sebagai Kepala BKAD, dan Sri Karyawati sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan.
Beberapa posisi staf ahli juga mengalami perubahan. Suria Siri ditunjuk sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, sementara K. Zen Wahyu dilantik sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan. Ferry Hardi kini menjabat Sekretaris DPRD, Reyzal Samat memimpin Bappelitbangda, dan Lili Evrina menduduki kursi Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik. Selain itu, Lentine Miraya resmi menjadi Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Dr. Yulianus memimpin Dinas Informatika, Statistik, dan Persandian.
Kepala BKPSDM Murung Raya, Patusiadi, mengatakan bahwa sembilan jabatan yang sempat kosong telah diisi melalui penunjukan Pelaksana Tugas (Plt). Di antaranya, Sarwo Mintarjo sebagai Plt Sekda, Sri Karyawati merangkap Plt Kepala Dispora, Roy Cahyadi sebagai Plt Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, hingga Lynda Kristiane sebagai Plt Kepala DP3AP2KB.
Sebagai kelanjutan dari proses tersebut, pada Selasa (23/9/2025) dilakukan serah terima jabatan (sertijab) di Aula Cahai Ondui Tingang. Bupati Heriyus secara langsung memimpin kegiatan itu dan memberikan arahan kepada seluruh pejabat yang baru dilantik maupun mereka yang mengalami pergeseran jabatan.
“Saya sangat mengerti suasana hati para pejabat dalam momen seperti ini. Tetapi perlu diingat, mutasi dan pelantikan adalah bagian dari regulasi pemerintah dan tidak ada kaitannya dengan kepentingan politik,” ujarnya.
Ia juga meminta agar para pejabat yang digantikan tetap melanjutkan proses serah terima dokumen, termasuk program yang belum terselesaikan dan usulan pokir dari DPRD, sehingga seluruh kegiatan pembangunan tetap berjalan sesuai perencanaan.
“Bagi pejabat baru, saya berharap segera menyusun dan mempersiapkan program kerja yang akan dijalankan,” pungkasnya.(Y)
