PALANGKA RAYA, BeritaBorneo24.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah membuka ruang dialog dengan massa aksi Aliansi Masyarakat Kalteng Melawan yang menyampaikan sejumlah tuntutan terkait penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).
Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran memastikan aspirasi yang disampaikan masyarakat menjadi perhatian pemerintah daerah dan akan menjadi masukan dalam evaluasi penanganan Karhutla.
“Kami sepakat, apa yang disampaikan menjadi atensi (perhatian) kami,” kata Agustiar saat menerima massa aksi di halaman Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Selasa (1/9/2026).
Pertemuan tersebut menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pemerintah di tengah upaya penanganan Karhutla yang terus diperkuat di berbagai wilayah Kalimantan Tengah.
Salah satu tuntutan yang disampaikan massa aksi berkaitan dengan jaminan terhadap hak konstitusional masyarakat adat dan peladang di Kalimantan Tengah yang terdampak kebijakan penanganan Karhutla.
Mereka meminta pemerintah memastikan kebijakan penanggulangan bencana tetap memperhatikan hak dan kepentingan masyarakat yang selama ini bergantung pada aktivitas perladangan.
Selain itu, massa mendesak pemerintah daerah melakukan penanganan Karhutla secara tepat dan akurat. Tidak hanya memperkuat respons di lapangan, pemerintah juga diminta meningkatkan riset dan kajian guna mengidentifikasi akar persoalan Karhutla serta merumuskan langkah mitigasi yang lebih efektif.
Perhatian massa juga tertuju pada kondisi para relawan yang terlibat dalam penanganan Karhutla. Pemerintah diminta meninjau serta meningkatkan fasilitas pendukung bagi relawan agar memenuhi standar operasional yang berlaku, sehingga pelaksanaan tugas di lapangan dapat berlangsung secara aman dan optimal.
Tuntutan lainnya menyangkut transparansi pengelolaan anggaran penanganan Karhutla. Massa menilai keterbukaan dalam pengelolaan anggaran penting sebagai bagian dari akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat.
Pemprov Kalteng menempatkan berbagai aspirasi tersebut sebagai masukan penting dalam evaluasi sekaligus penguatan kebijakan penanganan Karhutla.
Pemerintah daerah menegaskan, penanganan Karhutla tidak hanya membutuhkan respons cepat terhadap kebakaran di lapangan, tetapi juga kebijakan yang terukur, perlindungan terhadap masyarakat, dukungan terhadap relawan, serta tata kelola anggaran yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan adanya ruang dialog tersebut, aspirasi masyarakat diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya bersama dalam memperkuat penanganan Karhutla sekaligus menjaga kepentingan masyarakat dan lingkungan di Kalimantan Tengah. (Red)
