PALANGKA RAYA, Beritaborneo24.com – Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran meminta seluruh kekuatan penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) dioptimalkan, termasuk memperkuat operasi udara untuk mempercepat pemadaman di sejumlah wilayah yang masih terdapat titik api.
Arahan tersebut disampaikan Agustiar saat memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Karhutla di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Sabtu (29/8/2026).
Gubernur menekankan operasi water bombing perlu dimaksimalkan, khususnya untuk menjangkau lokasi kebakaran yang sulit ditangani melalui jalur darat.
“Kekuatan yang kita miliki harus dimaksimalkan. Untuk titik-titik yang sulit dijangkau melalui darat, operasi water bombing harus dioptimalkan agar pemadaman bisa dilakukan lebih cepat,” tegas Agustiar.
Dalam rapat tersebut, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Tengah Ahmad Toyib melaporkan masih terdapat 15 titik kebakaran yang belum berhasil dipadamkan. Sementara itu, 10 titik yang sebelumnya menjadi lokasi dengan kondisi terparah telah berhasil ditangani.
Saat ini terdapat lima unit helikopter water bombing yang dikerahkan untuk mendukung operasi pemadaman dari udara. Namun, tiga unit masih aktif beroperasi, sementara dua unit lainnya dalam tahap perawatan atau menunggu ketersediaan suku cadang.
Kondisi tersebut menjadi perhatian Pemprov Kalteng. Gubernur meminta armada udara yang tersedia diarahkan secara efektif ke lokasi prioritas agar sumber daya yang ada dapat memberikan hasil maksimal.
“Kita harus melihat titik mana yang paling membutuhkan intervensi dari udara. Jangan sampai sumber daya yang ada tidak dimanfaatkan secara optimal. Semua harus diarahkan untuk mempercepat pemadaman,” ujarnya.
Secara keseluruhan, Ahmad Toyib melaporkan terdapat 38.916 titik panas di Kalimantan Tengah. Luas lahan terbakar berdasarkan laporan daerah mencapai 60.028,77 hektare, sedangkan berdasarkan pemantauan Sipongi tercatat 7.634,46 hektare.
Sementara jumlah kejadian Karhutla hingga saat ini mencapai 2.090 kejadian.
Penanganan Karhutla juga diperkuat dengan pengerahan 7.208 personel gabungan yang terdiri dari unsur TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, dan relawan. Jumlah personel tersebut ditargetkan dapat dioptimalkan hingga 10.700 orang untuk memperkuat operasi pemadaman di darat.
Selain operasi pemadaman darat dan udara, pemerintah juga terus menjalankan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC). Tiga periode pelaksanaan telah diselesaikan, sementara periode keempat berlangsung sejak 26 Agustus hingga 2 September 2026.
Gubernur meminta operasi pemadaman difokuskan pada wilayah yang memiliki tingkat kerawanan dan dampak tinggi, di antaranya Kota Palangka Raya, Pulang Pisau, Kapuas, Kotawaringin Timur khususnya Sampit, Katingan, dan Seruyan.
Menurut Agustiar, operasi water bombing harus terintegrasi dengan pemadaman di darat. Tim darat harus segera melakukan pendinginan dan memastikan lokasi yang telah dihantam dari udara benar-benar aman sehingga api tidak kembali muncul.
“Water bombing bukan berdiri sendiri. Harus terintegrasi dengan tim di darat. Setelah api ditekan dari udara, pasukan di lapangan harus memastikan titik tersebut benar-benar aman dan tidak muncul kembali,” kata Agustiar.
Selain fokus pada pemadaman, Gubernur juga meminta penanganan Karhutla dibarengi dengan perlindungan masyarakat, terutama di wilayah yang terdampak kabut asap.
Instansi terkait diminta memastikan keberadaan posko terpadu dan dapur umum, serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti air bersih, vitamin, masker, hingga fasilitas oksigen bagi warga yang membutuhkan.
“Kita tidak hanya mengejar api padam, tetapi juga memastikan masyarakat terlindungi. Penanganan harus cepat, terpadu, dan menyentuh langsung kebutuhan warga,” pungkasnya.
Untuk mendukung operasi penanganan Karhutla, Pemprov Kalteng juga mengoptimalkan penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT), termasuk untuk mendukung operasional 28 Satgas TNI/Polri dan 79 Satgas BPBD.
Rakor tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo, unsur Forkopimda Provinsi Kalteng, Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng Linae Victoria Aden, serta sejumlah kepala perangkat daerah terkait di lingkup Pemprov Kalteng. (Red)
